Bentuk dan Fungsi Keluarga Negara Amerika

Bentuk dan Fungsi Keluarga Negara Amerika – Pentingnya keluarga dalam masyarakat politik adalah bahwa mereka yang menikah dan mendidik anak-anak memegang peran signifikan untuk keberlangsungan kehidupan bersama. Tujuan terkemuka pernikahan ialah untuk menghasilkan keturunan, namun dalam masyarakat yang merdeka dan demokratis seperti kita, anak-anak juga harus diberi pengajaran di dalam lingkungan keluarga mengenai pentingnya menjalani tanggung jawab sebagai warganegara serta mempertahankan dan memajukan kondisi negara.

Bentuk dan Fungsi Keluarga Negara Amerika

dodingtonfamily – Betul, sampai satu generasi yang lalu, hal tersebut adalah pemikiran yang diterima bahwa keluarga merupakan pondasi dari struktur politik yang teratur. Tata cara yang sebenarnya seharusnya diikuti oleh keluarga tidak diragukan lagi.

Selama lima puluh tahun terakhir, Amerika telah melakukan serangkaian eksperimen sosial mengenai pentingnya model perkawinan. Perubahan besar dalam budaya Amerika telah menimbulkan arah pandang yang lebih mendalam terhadap kepuasan pribadi dan pertumbuhan diri, yang kemudian mencetuskan prioritas politik yang berbeda. Struktur keluarga tradisional disuk mebatase denyan sering positip nutup kebutuhan maogik, dan mencedrasikan seseambda. Sebagai akibatnya, pemerintah kini melihat perkawinan dari perspektif yang berbeda. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai hubungan antara seorang pria dan wanita saja, tetapi juga sebagai sebuah ikatan yang kokoh, yang diharapkan bisa merawat dan membesarkan anak bersama secara ideal. Di sisi lain, pemerintah telah menganut kebijakan yang menegaskan dan secara rutin memberikan dukungan finansial untuk jenis keluarga alternatif. Sambil tidak bisa disangkal lagi betapa pentingnya peran keluarga, bentuk perkawinan tradisional telah berubah menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih.

Perubahan ini mengalir dari penekanan yang progresif dan libertarian pada hak-hak individu, yang mengabaikan tugas-tugas yang menyertainya dan memungkinkan masyarakat bebas berfungsi. Pendekatan pemikiran ini meremehkan banyak aspek dalam perilaku manusia. Mengurangi nilai, atau menghapuskan, bentuk perkawinan merupakan pilihan yang masuk akal hanya jika kita percaya bahwa masyarakat mampu melanjutkan perilaku yang bertanggung jawab tanpa memerlukan struktur yang sebelumnya telah mempengaruhi tindakan-tindakan ini secara historis. Dalam pandangan itu, para pendukung mengasumsikan bahwa negara dapat memastikan kepentingan masyarakat akan terpenuhi tanpa persyaratan tertentu, meskipun lepas dari lembaga resmi yang biasa digunakan untuk tujuan memiliki dan membesarkan anak.

Belum dapat dicapai hasil positif. Analis kini sedang memperhatikan masalah dua Amerika yang terpisah oleh pernikahan. Anak-anak dari keluarga yang bahagia dan utuh, biasanya mendapat pendidikan yang lebih tinggi dan memperoleh upah lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang tidak teratur. Perkara ini bertambah pelik apabila anak-anak dari keluarga berjaya cenderung berkahwin dengan rakan sekelas yang juga berjaya serta meneruskan tradisi kejayaan itu, manakala anak-anak dari keluarga yang huru-hara cenderung mencontohi pilihan ibu bapa mereka.

Bagi yang pertama kalinya dalam sejarah kita, nampaknya terdapat pembentukan kelas sosial dan ekonomi yang berbeda (walaupun masih dapat dilalui), dan bentuk pertanda yang memisahkan adalah melalui perkawinan. Di tempat di mana tradisi pernikahan masih kental, laki-laki biasanya lebih aktif terlibat, sementara wanita cenderung lebih berminat untuk memiliki anak, dan orang tua lebih mendominasi dalam hal mendidik anak-anak. Apabila perkawinan telah berakhir, jumlah anak yang berkurang, hubungan yang langgeng lebih jarang terjadi, pola asuh yang kurang bertanggung jawab, kurang tekun, orang yang lebih sedikit membuat keputusan jangka panjang, dan kasus kekerasan yang lebih sering terjadi.

 

Baca Juga : Museum Terbaik di Bogor

 

Pemerintah sipil berperan penting dalam mendukung kemajuan perkawinan, prokreasi, serta fungsi sebagai orang tua yang bertanggung jawab, namun ada keterbatasan dalam upaya mencapai hal tersebut. Negara tidak boleh memaksa individu untuk menikah, memiliki anak, atau menghentikan keputusan mereka dalam memiliki anak. Biasanya, negara tidak bisa memberitahu orang tua bagaimana cara mendidik anak mereka.

Ketidakcocokan antara prioritas utama pemerintah terhadap perkawinan dan keluarga dengan kesulitannya untuk mewujudkannya telah menjadikan isu perkawinan dan kehidupan keluarga terdampar dalam domain teori politik yang sedang berlaku. Komunitas politik perlu mengingat kembali nilai penting keluarga, menjaga keberlangsungan perkawinan, serta mendukung kehidupan keluarga yang mendorong tujuan utama memiliki anak dan membesarkan mereka menjadi warga negara yang berkualitas.

Kedudukan penting negara

Para pendiri Amerika menyadari pentingnya peran keluarga dalam mendukung demokrasi. Di luar konteks prokreasi, penting untuk menanamkan moralitas dan tanggung jawab yang diperlukan dari warga negara dalam demokrasi baru ini melalui contoh-contoh perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua di rumah. John Adams dengan tegas menyatakan pada tahun 1778 bahwa “asas moraliti negara hendaklah ditanamkan di dalam struktur keluarga perseorangan. ” Peranan ibu bapa dalam membentuk kasih sayang dan kepercayaan anak-anak mereka mempunyai kesan yang mendalam terhadap perjalanan hidup mereka, serta turut membentuk kepribadian masyarakat politik. Dampaknya, negara sangat memperhatikan peran keluarga dalam melindungi serta menjaga hubungan yang erat antara pria dan wanita demi kebaikan anak-anak. Keberhasilan mencapai tujuan tersebut tergantung pada perlindungan yang tegas terhadap hak-hak perkawinan dan orang tua, serta mempertahankan bentuk-bentuk perkawinan yang mendukung pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam keluarga dan sebagai orang tua.

Hukum Amerika Serikat pada tahun 1960-an menyokong prioritas negara dalam merawat keluarga dengan menegakkan hak perkawinan dan hak ibu bapa serta memastikan perkahwinan monogami, kekal, dan eksklusif antara lelaki dan wanita terpelihara. Walaupun perlindungan ini adalah penting untuk menjaga keutuhan keluarga, hukum perkawinan tidak selalu konsisten dengan pemikiran zaman ini tentang kesetaraan kewarganegaraan bagi wanita. Contohnya, mulai dari mulainya Amerika Serikat hingga awal abad ke-20, hak-hak orang tua terhubung dengan hak-hak perkawinan dalam sistem hukum perkawinan yang kini telah ditinggalkan, di mana wanita kehilangan identitas hukum mereka ketika menikah. Dalam ikatan pernikahan, suami bertindak sebagai pelindung — memiliki kewenangan serta tanggung jawab terhadap — istri, sementara orang tua melindungi anak-anak untuk diakui oleh negara. Dalam situasi yang praktis, negara mengakui kepemilikan harta keluarga atas nama para pria, membatasi hak pilih para wanita, serta menempatkan tanggung jawab atas utang keluarga pada suami, dan hal-hal sejenis lainnya.

Perlindungan berganda yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak-anak dan suami terhadap istri merupakan usaha yang dijalankan untuk menghadapi tantangan dalam pengakuan keluarga sebagai satu kesatuan secara hukum. Perlindungan ini menunjukkan penghormatan kepada keluarga dengan mengakui peran khusus suami dan ayah sebagai kepala keluarga, dengan keyakinan bahwa di bawah arahan pria terdapat sebuah bentuk komunitas. Perubahan dalam hukum dan pandangan menyebabkan perlindungan terhadap istri dikikis perlahan dari tahun 1850 hingga 1920, dan hal ini berakhir dengan disahkannya Amandemen ke-19. Perempuan bisa memiliki kekayaan yang terpisah dari suami mereka, yang pada akhirnya akan memberikan kemandirian dari peran mereka sebagai istri dan ibu.

Dari pandangan negara, penghapusan hak asuh perkawinan menimbulkan keperluan baru untuk mengakui pasangan yang membagi tanggung jawab mengasuh anak-anak dan menghadapi isu-isu harian bersama. Orang tua kandung tetap memiliki hak hukum untuk melakukan perwalian dan memiliki kekuasaan fidusia terhadap anak-anak mereka. Mereka perlu memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal kepada anak-anak; tidak melakukannya dianggap sebagai kelalaian. Orang tua mengelola aset, pemberian, dan tenaga kerja anak-anak mereka, serta turut bertanggung jawab bersama saat anak-anak membuat kesalahan. Sekarang, pemerintah mengatur kewenangan perlindungan orang tua ketika mendorong agar anak-anak divaksinasi atau mendapat pendidikan.

 

Baca Juga : Mengapa Soeharto dan Keturunannya Disebut Keluarga Cendana

 

Jenis perkawinan.

Walaupun terdapat berbagai bentuk penindasan yang dikenal oleh para liberal dan libertarian kontemporer dalam hubungan sejarah pemerintah terhadap jenis perkawinan tertentu, negara sebenarnya berusaha memajukan kepentingannya dalam masyarakat yang terdidik dengan baik secara tidak langsung. Tindakan pemerintah tidak langsung sering disalahpahami. Dalam konteks ini, ini merujuk pada penciptaan ruang yang dilindungi di mana warga negara dapat menjalani kehidupan bersama dalam keluarga pribadi. Negara menawarkan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak agar tugas-tugas penting dapat dilakukan secara lebih efektif, serta menjaga bentuk pernikahan yang telah terbukti keberhasilannya, yang mengaitkan hak-hak dengan tugas-tugas terkait. Dengan memberikan perlindungan ini, negara dapat memenuhi kepentingannya yang sah dalam melestarikan diri melalui generasi-generasi baru warga negara yang baik.

Pemerintah selama sejarah modern telah menerapkan metode tidak langsung. Negara merawat atau melindungi banyak institusi besar dalam masyarakat sipil – seperti properti pribadi, institusi pendidikan, badan ekonomi, dan organisasi keagamaan – dengan harapan institusi-ini mampu menghasilkan barang publik yang sangat penting, seperti kemakmuran, ilmu pengetahuan kewarganegaraan, dan warga yang mandiri.

Perbincangan James Madison mengenai hak milik dalam Federalist No. 10 contoh ini bersifat sebagai ilustrasi. Daripada mengarahkan langsung perkembangan kemampuan dan bakat seseorang, Madison mendorong untuk menjaga produk dari bakat dan kemampuan yang dimiliki. “[D]i bawah pemerintahan pertama ini,” tulis Madison, adalah upaya untuk melindungi kemampuan warga negara yang beragam dan tidak setara. Kemampuan seseorang berasal dari bawaan, bakat, latar belakang, dan pendidikan yang dimiliki. Dalam pandangan Madison, perbedaan dalam tingkat dan jenis kepemilikan hak secara langsung berasal dari perlindungan terhadap kemampuan yang berbeda dan tidak seimbang dalam mengakses hak kepemilikan.

Penyelesaian dan Implementasi Tugas Negara

Kebijakan tidak langsung negara bergantung pada daya tarik pengalaman keluarga, lantaran dipilih oleh masing-masing orang. Karena itu, para pembela kebijakan perlu memastikan tanggung jawab keluarga dianggap sebagai tugas mulia dalam pandangan masyarakat, yang didukung oleh minat, hati nurani, dan moralitas yang kuat.

Secara khusus, adalah penting bagi pemerintah untuk menghormati integritas keluarga dengan memperhatikan moralitas publik melalui dukungan terhadap institusi perkawinan dan kehidupan keluarga. Agar bisa melakukan hal ini, pihak pemerintah sipil perlu menghargai kewajiban dan tanggung jawab yang dapat diemban keluarga dengan baik, serta memperhatikan orang-orang yang menjalani kehidupan tanggung jawab dalam pernikahan dan keluarga. Masyarakat sipil perlu menemukan cara yang tepat untuk memberikan penghargaan dan dukungan terhadap perkawinan dan kehidupan keluarga dengan meluncurkan inisiatif independen dan membentuk opini publik yang positif.

Dalam konteks politik dan budaya yang ada, kembali kepada model perkawinan tradisional sebagai satu-satunya bentuk keluarga yang diakui sepenuhnya sangatlah sulit, bahkan meskipun memiliki manfaat sosial yang signifikan. Namun, bahkan dalam lingkungan kita sekarang, ada berbagai cara di mana pemerintah bisa memberikan dukungan bagi perkawinan dan pengasuhan anak melalui kebijakan tidak langsung, dengan melindungi hak-hak dan mendukung fungsi-fungsi publik yang ditangani kehidupan keluarga.

Pola dan peran

Dalam menjelaskan cara pikir khas orang Amerika, Tocqueville menyatakan bagaimana mereka mengkritik segala bentuk yang dianggap sebagai penghalang tak berguna dan tidak nyaman antara mereka dan kebenaran. Ketidakpuasan dan sikap negatif terhadap bentuk-bentuk tersebut disebabkan oleh keinginan akan kesenangan yang instan dan jelas. Ada kemungkinan bahwa orang yang mengejek bentuk pernikahan berharap agar orang dewasa bisa hidup dalam cinta tanpa harus menikah, serta agar anak-anak bisa dirawat tanpa pengaruh buruk dari hubungan orang tua mereka.

Namun, cara-cara untuk menerapkan kebijaksanaan bersama yang membimbing keinginan individu menuju pemenuhan tugas yang sehat. Memberikan bentuk-bentuk memberikan hasil bermanfaat bagi banyak orang, meskipun terkadang tidak berhasil atau mungkin tidak diperlukan dalam semua situasi. Mengangkat berbagai bentuk dan memperluas minat individu terhadap proyek-proyek jangka panjang dapat memunculkan pertimbangan tentang kebahagiaan dan minat seseorang dalam jangka panjang, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab. Komunitas politik yang memperjuangkan perlindungan untuk institusi perkawinan secara halus mengekspresikan penghargaan yang bijaksana terhadap warisan kebijakan masa lalu dan pemahaman dalam mendalami ketidaksempurnaan manusia. Sukar bagi orang untuk menghayati kelebihan ini melalui pemikiran sendiri atau mengikuti kata hati.

Tocqueville turut menulis bahwa formulir “berperan sebagai penghalang di antara pihak yang berkuasa dan yang lemah. ” Dalam hal ini, formulir dilihat sebagai batasan yang bermanfaat yang membantu individu yang membutuhkan bantuan dengan memberikan pandangan mengenai cara hidup yang lebih baik. Individu yang tertarik dengan kegiatan nafsu yang tidak bertanggung jawab atau yang mungkin melupakan hubungan jangka panjang dengan anak-anak mereka memiliki potensi untuk belajar tentang manfaat jangka panjang melalui pendekatan pernikahan yang diarahkan pada kebaikan bersama. Bukti yang meyakinkan menunjukkan bahwa individu yang lemah dan rentan memiliki risiko yang lebih tinggi saat menjalani pernikahan yang buruk. Tanpa formulir perkawinan yang disetujui publik, jumlah wanita yang memiliki anak dan orang dewasa yang menikah menjadi berkurang. Tanpa formulir perkawinan, pria yang potensial sebagai pencari nafkah akan berkeliaran — tanpa ikatan, kurang bertanggung jawab, kurang berdedikasi, dan mencari penghargaan melalui tindakan yang mengganggu secara sosial.