Sejarah Keluarga Tentang Sultan Hamid

Sejarah Keluarga Tentang Sultan Hamid – Jika kita Jika berbicara tentang Sultan Hamid II dalam tataran sejarah negara Indonesia, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari keberadaan Kesultanan Qadriyah Pontianak, satu-satunya kesultanan termuda di nusantara, khususnya di Kalimantan Barat. Kesultanan ini didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadrie atau biasa dikenal dengan Sultan Hamid II dan Syarif Hamid II dari Pontianak adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak (1945). –1978). Ia dilahirkan pada tanggal 12 Juli 1913 di Pontianak, Kalimantan Barat, bertepatan dengan tanggal 7 Sya’ban 1331 H.

Sejarah Keluarga Tentang Sultan Hamid

dodingtonfamily – Ia merupakan putra Sultan Pontianak keenam, istri ketiga Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie bernama Syecha Jamilah Syarwani. Sultan Hamid II mempunyai saudara laki-laki bernama Syarif Machmud Al-Qadrie, ayah dari Syarif Abubakar Al-Qadrie, Sultan Pontianak saat ini. Ia juga memiliki tujuh saudara kandung dari ibu lain.

Ketika dia masih kecil, dia dibesarkan oleh seorang wanita Inggris bernama Miss Fox, yang selalu memanggilnya Max. Sultan Hamid II dibesarkan di Istana Qadriyah di Kesultanan Pontianak. Ia merupakan keturunan pendiri Negara Pontianak, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie.

Syarif Abdurrahman Al-Qadrie menjadi Sultan pertama Kesultanan Pontianak sejak 1 September 1778 hingga 28 Februari 1808. Gelar Sultannya kemudian digantikan oleh putranya, Sultan Syarif Kasim Al-Qadrie (1808–). 1819 ) ).

Selain itu, ia kemudian digantikan oleh Sultan Syarif Usman Al-Qadrie (1819-1855) sebagai Sultan ketiga, oleh Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie (1855-1872) sebagai Sultan keempat dan oleh Sultan Syarif Yusuf Al-Qadrie (1872–1895) sebagai Sultan yang kelima dan Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie (1895–1944) sebagai Sultan yang keenam.
Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie memerintah mulai tanggal 15 Maret 1895 hingga ditangkap dan membunuh pasukan Jepang pada tanggal 24 Juni 1944. Setelah masa Interregnum (kekosongan pemerintahan) dari tanggal 24 Juni 1944 sampai dengan tanggal 23 Oktober 1945 akibat kedudukan Jepang di Kalimantan Barat dan bersamaan dengan itu Dunia Pada masa Perang Dunia II, Syarif Abdul Hamid Al-Qadrie (Sultan Hamid II) diangkat menjadi Sultan Pontianak yang ketujuh.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan Sekutu pada 10 Maret 1942, ia ditahan hingga Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, ia dibebaskan dan dipromosikan menjadi kolonel.

Ketika ayahnya meninggal akibat agresi Jepang, ia diangkat menjadi Sultan Pontianak pada tanggal 29 Oktober 1945, menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Pengangkatannya sebagai Sultan Pontianak ketujuh Kesultanan tersebut dikarenakan ia merupakan satu-satunya putra Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie yang selamat dari penangkapan dan pembunuhan oleh Jepang.

Karier politik dan kontribusi Sultan Hamid II untuk Indonesia

1. Dewan Pembentukan Kabinet RIS dan Menteri Portofolio Negara Tahun 1949

Berdasarkan Keputusan Presiden RIS tanggal 18 Desember 19 9, Sultan Hamid II diangkat menjadi salah satu guru kabinet bersama Dr. Hamid II. Gagasan Mohammad Hatta, putra Agung Gde Agung dan Sri Sultan Hamengkubuwana IX.

Selain itu, dengan Keputusan Presiden RIS No. Pada tanggal 20 Desember 1949, Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara, bersama-sama:

• Drs. Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri;
• Gagasan Anak Agung Gde Agung sebagai Menteri Dalam Negeri;
• Sri Sultan Hamengkubuwana IX. kepada Menteri Pertahanan;
• Prof. Dr. Soepomo sebagai Menteri Kehakiman;
• Arnold Mononutu sebagai Menteri Penerangan;
• Tuan. S. Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan;
• Ir. Djuanda sebagai Menteri Kemakmuran;

Baca Jugaa : Inilah 10 Galeri Seni Kontemporer Di Tokyo

• Ir. H. Laoh sebagai Menteri Perhubungan, Energi dan Pekerjaan Umum;
• Tuan. Wilopo sebagai Menteri Tenaga Kerja;
• Tuan. Mohammad Kosasih Purwanegara sebagai Menteri Sosial;
• Dr. Abu Hanifah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
• Dr. Johannes Leimena sebagai Menteri Kesehatan;
• KH. Wahid Hasjim sebagai Menteri Agama;
• Tuan. Mohammad Roem sebagai Menteri Negara;
• Dr. Suparmo sebagai Menteri Negara.

Pada tanggal 14 Desember 1949, diadakan rapat pemilihan Presiden RIS di Gedung Kepatihan Yogyakarta dengan wakil 16 negara bagian. Sidang dipimpin oleh Mohammad Roem dan Ide Anak Agung Gde Agung. Selanjutnya berlangsung pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno pada tanggal 16 Desember 1949.

Sultan Hamid

Ir. Soekarno akhirnya terpilih menjadi Presiden RIS yang selanjutnya dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949 di Bangsal Sitinggil, Yogyakarta.

Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS bertemu di bawah pimpinan Dr. Mohammad Hatta berangkat bersama anggota Sultan Hamid II, Sujono Hadinoto, Dr. Suparno, Dr. Kusumaatmaja dan Prof.Dr. Supomo ke Belanda.

Pemerintah Belanda kemudian menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Upacara serah terima kedaulatan dilaksanakan di dua lokasi yaitu Belanda oleh Ratu Juliana selaku Ratu Belanda, Perdana Menteri Willem Kleider dan Menteri Luar Negeri A.M.J.M. Duduk bersama para dokter. Mohammad Hatta memimpin delegasi Indonesia (RIS).

Serah terima kedaulatan yang kedua terjadi di Jakarta. Pesertanya adalah Perwakilan Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink yang sebagai wakil pemerintah RIS menyerahkan kedaulatannya kepada Sri Sultan Hamengkubuwana IX. mengundurkan diri.

Pada saat yang sama, Ir. Soekarno di Yogyakarta menerima penyerahan kedaulatan NKRI kepada RIS oleh Presiden RI saat ini, Bapak Assat.

Pada tanggal 28 Desember 1949, pusat pemerintahan (ibu kota) RIS berada di Jakarta, sedangkan ibu kota Negara Republik Indonesia (NRI), salah satu negara bagian RIS, tetap berada di Yogyakarta.

Awal tahun 1950-an dianggap sebagai masa penting bagi Sultan Hamid II karena sangat menentukan kariernya di kancah politik nasional ke depan.

2. Panitia Lambang Negara 1949
Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara portofolio Zonder atau tanpa tugas khusus (tanpa departemen) pada Kabinet Perdana Menteri Mohammad Hatta berdasarkan keputusan Presiden RIS, Ir. Soekarno, Edisi 2 Tahun 1949, 20 Desember 1949.

Sebagai Menteri Negara Bidang Portofolio, Sultan Hamid II hanya bertugas menyiapkan berbagai keperluan rapat kabinet dan bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat kabinet. lambang negara. Pengangkatan staf anggota kabinet dilakukan oleh I.Soekarno tujuh hari sebelum penyerahan kedaulatan secara resmi dari Kerajaan Belanda ke RIS.

Sebagai Menteri Negara, Sultan Hamid II teringat akan perkataan Ir. Ir.Soekarno bahwa lambang negara hendaknya mencerminkan visi hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Prinsip dasar negara yaitu Pancasila dilambangkan dalam lambang negara.

Pada tanggal 10 Januari 1950, dibentuk panitia teknis bernama Panitia Lambang Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis yaitu Muhammad Yamin sebagai Presiden dan Ki Hajar Dewantara, MA. Pellaupessy, Mohammad Natsir dan R.M. Ng. Poerbatjaraka sebagai anggota.

3. Perancang lambang negara tahun 1949
Ir. Pada tanggal 22 Juli 1958, Soekarno menyampaikan pidato kepada sidang di Istana Negara sehubungan dengan Sosialisasi Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara yang diundangkan oleh Menteri Kehakiman G.A. Maengkom.

Dalam Lembaran Negara Nomor 71 Tahun 1958 dan Penjelasannya dalam Tambahan Gazzetta dello Stato Nomor 1636 Tahun 1958 dengan bangga ia beberapa kali menunjuk pada lambang negara yang tergantung di hadapan hadirin:

“Saudara-saudara, lihatlah lambang negara kita di baliknya.” Hebat sekali. Betapa besar dan indahnya itu. Burung Elang Garuda yang sayap kanan dan kirinya berjumlah 17 sayap, ekornya berjumlah 8 sayap, pada tanggal 17 bulan 8, dan membawa perisai di atas perisainya, melambangkan Pancasila yang di bawahnya dibuat Seloka.